2 Kali Salah Tata Bahasa, Menteri PU ditegur SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dua kali mengoreksi kalimat yang disebutkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto. Pemandangan itu terjadi ketika Djoko memberikan penjelasan mengenai rencana pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta.

Peristiwa bermula ketika Djoko tengah memberikan panjang lebar mengenai program kerja pemerintah untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di Jakarta. Salah satunya membahas usulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membuat sodetan di Sungai Ciliwung yang terhubung langsung dengan Kanal Banjir Timur (KBT).

Menurut Djoko, Indonesia mendapatkan pinjaman sebesar Rp 1,4 triliun dari Bank Dunia. Dana tersebut dibagi menjadi dua, yakni Rp 600 miliar digunakan untuk Kementerian PU dan Rp 800 miliar diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Di tengah penjelasannya, Djoko menyebut kata Banjir Kanal Timur (BKT). Karena tidak sesuai dengan tata bahasa, SBY langsung mengoreksi perkataan Djoko.

"Saya berterimakasih pak untuk Pesanggrahan dan Kali Angke. Pekerjaan terhambat karena pembebasan tanah, tapi sekarang pak gubernur sudah siapkan Rp 400 miliar untuk pembebasan tanah, tapi prosesnya saya kira juga harus dibantu oleh bapak gubernur. Nah kemudian, yang terakhir yang kira-kira memberikan solusi lebih cepat itu men-divert atau memindahkan dari Kali Ciliwung ke BKT," papar Djoko di GOR Otista, Jakarta Timur Minggu (20/1).

"Saya koreksi ya, itu bukan Banjir Kanal, itu bahasa Belanda. Kita orang Indonesia, gunakan tata bahasa Indonesia yang benar. Kanal Banjir Barat, Kanal Banjir Timur," sanggah SBY.

Mendapat teguran, sembari mengucapkan terima kasih, Djoko berkilah kata-katanya itu terucap karena masih ada sejumlah orang yang menuliskan BKT. "Ya Pak, terimakasih Pak. Jadi ini sungai Ciliwung menuju ke Kanal Banjir Timur. Tapi ini masih ada menulis BKT," kilahnya.

Usai teguran pertama, Djoko kembali memberikan penjelasan sesuai ide yang diungkapkan Jokowi kepada SBY. Namun, untuk kedua kalinya, lidah alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini kembali mengucapkan singkatan BKT.

"Ya pak, kemarin bersama Pak Jokowi saat banjir itu mengambil air di Ciliwung saat banjir besar, dan sebagian dari banjir itu kita lewatkan terowongan masuk dan Kanal Banjir Timur. Seperti saya perlu informasikan, pada banjir sekarang ini banjirnya luar biasa, BKT ini kosong," katanya memberikan penjelasan.

"Nah lupa," sindir SBY.

Mendengar itu, Djoko cepat-cepat memperbaiki kalimatnya.

"Eh, Kanal Banjir Timur, kosong. Sehingga kami berkeyakinan kalau ini bisa kita bangun, mengoptimalkan Kanal Banjir Timur ini, maka akan terjadi pengurangan banjir yang signifikan di wilayah Ciliwung. Saya kira itu," tandasnya.

Sebelumnya, SBY kembali blusukan ke posko pengungsi korban banjir di Gelanggang Olahraga Remaja, Jl Otto Iskandar Dinata, Bidara Cina, Jakarta Timur. Kepala negara sempat menemui sejumlah pengungsi dan meninjau langsung bantuan dari pemerintah kepada warga.

Sumber : atakijabar.blogspot.com

5.495 Paket Lelang Anggaran Tahun 2013 Telah Diproses

JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat telah memproses lelang pekerjaan untuk tahun anggaran 2013 sebanyak 5.495 paket atau setara dengan nilai Rp30,5 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengutarakan pihak kementerian telah melakukan lelang sejak November tahun 2012 sebagai upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.

Djoko Kirmanto mengatakan, paket-paket pekerjaan yang telah diproses tersebut merupakan bagian dari 8.195 paket senilai Rp45 triliun yang telah diumumkan kepada masyarakat.    

“Proses tender tersebut, sebagian besar dalam waktu dekat akan segera dilakukan penetapan pemenangnya,” ujarnya dalam siaran press yang diterima Bisnis (2/1).

Djoko Kirmanto mengungkapkan, kementerian tengah berupaya mengurangi penggunaan pinjaman dalam membangun infrastruktur. Hal tersebut disebabkan, persyaratan pinjaman luar negeri yang dinilai sangat rumit sehingga menyulitkan dan tidak jarang menganggu berlangsungnya pekerjaan di lapangan.

Djoko Kirmanto menilai kemampuan APBN Indonesia saat ini cukup kuat untuk menanggung program kerja Kementerian PU. Pada tahun 2013, dari Rp77,97 triliun dana Kementerian PU hanya Rp7,8 triliun yang merupakan pinjaman luar negeri. Untuk itu, Dia menginstruksikan kepada jajarannya untuk menghindari penggunaan pinjaman luar negeri bila tidak terpaksa.

“Dulu kita terpancing dengan adanya grant pada tahap awal (hibah), misalnya mau bangun waduk, mereka bilang kita bantu untuk masterplan dan FS-nya (feasible study) dengan grant, padahal itu nilainya tidak seberapa dan yang mengerjakan mereka juga,” terangnya.

Djoko Kirmanto menambahkan, persyaratan pinjaman juga lebih menguntungkan kepada negara pemberi pinjaman seperti kontraktor dan konsultannya harus dari negara mereka. Padahal menurutnya, kualitas pekerja asing tersebut belum tentu lebih baik dibanding pekerja dalam negeri.

Djoko juga menyambut positif semakin kecilnya rasio hutang terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini ratio utang Indonesia berkisar 25%-26% terhadap PDB. Pemerintah juga menargetkan dapat menekan angka tersebut menjadi 23% dalam waktu dekat. (faa)

 

sumber :

bisnis.com

Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja beroperasi Januari 2013

JAKARTA- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja guna mendorong pertumbuhan jasa konstruksi Indonesia di era persaingan pasar yang semakin ketat.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno mengatakan lembaga tersebut diharapkan dapat menghadirkan kualitas-kualitas unggulan bagi badan usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi.

"Maraknya penyedia jasa konstruksi yang bertindak tidak profesional dan kurangnya ketersediaan tenaga ahli menjadi faktor pendorong dibutuhkannya sebuah lembaga untuk menangani hal tersebut," ujarnya dalam jumpa wartawan, Kamis (3/1).

Bambang menyebutkan unit tersebut sudah didirikan dan ditargetkan akan beroperasi pada Januari 2013.

sumber :

bisnis.com

Data BP Konstruksi : kontraktor kecil 88 %, kontraktor besar 1% dari 182 ribu kontraktor

JAKARTA-Kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi yang kompoten bersifat baik ahli maupun terampil merupakan suatu keniscayaan mengingat proyek Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menelan biaya yang tidak sedikit.

"Nilai investasi infrastruktur 2010-2015 diperkirakan mencapai lebih 1.700 triliun," ujar Kepala Badan Pembinaan Konstruksi PU Bambang Goeritno di Jakarta, Kamis (3/1).

Adapun peran strategis sektor konstruksi terhadap perekonomian nasional tidak diragukan lagi. Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 mencatat, sektor konstruksi menyumbang 10,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Sementara tenaga kerja konstruksi terampil dan profesional sangat sedikit. Data BP Konstruksi menyebutkan dari tenaga kerja konstruksi yang berjumlah sekitar 6,34 juta orang, kelompok tenaga ahli sekitar 10% dan kelompok tenaga terampil 30% dan kelompok buruh kasar sekitar 60%.

"Isu strategis yang saat ini perhatian kami yakni melakukan pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi yang bertindak tidak profesional, memberikan sanksi dan penghargaan pada penyedia jasa konstruksi," ujarnya

Dia menuturkan, sebagai gambaran, penyedia jasa konstruksi nasional saat ini lebih banyak didominasi oleh Badan Usaha Kualifikasi Kecil berkisar 89% sementara Badan Usaha Kualifikasi Besar hanya 7% dari sekitar 6.000-an Badan Usaha Konsultan. Sementara kontraktor kecil 88 %,  dan kontraktor besar hanya 1% dari sekitar 182 ribu kontraktor.

sumber :
bisnis.com

Data Kementerian PU : Perusahaan Jasa Konstruksi Asing di Indonesia Meningkat 22%

JAKARTA-Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menegaskan kontraktor Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk itu beliau menegaskan para kontraktor harus meningkatkan profesionalistas dan berbagai kemampuan lainnya.

"Tidak boleh terjadi pekerjaan konstruksi dalam negeri dikuasai asing. Kontaktor Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bila perlu dapat bersaing menggarap proyek luar negeri"ujar Djoko Kirmanto dalam peringatan Hari Kontruksi Indonesia (25/11).

Djoko menjelaskan peringatan Hari Kontruksi Indonesia bermula dari perjuangan karyawan PU mempertahankan gedung sate 3 desember 1945. Semangat mempertahankan kemerdekaan itu kini diaplikasikan dalam semangat mengisi kemerdekaan dengan cara mengembangkan konstruksi yang berwawasan lingkungan.

"Dulu karyawan PU mempertahankan kemerdekaan, sekarang mengisi dengan cara yang sesuai zaman, antara lain dengan penghijauan, dan mengembangkan konstruksi berwawaskan lingkungan" jelasnya.

Djoko mengugkapkan pekerjaan konstruksi sangat terkait dengan pekerjaan PU yang bertugas menyiapkan infrastruktur fisik. Para pekerja konstruksi, menurut Djoko harus meningkatkan kemampuan dan profesionalitas sehingga dapat bersaing menghadapi era globalisasi. "Dalam pasar global asing boleh masuk ke Indonesia, kita juga boleh keluar. Namun pasar dalam negeri harus kita kuasai, tidak boleh terjadi pekerjaan dalam negeri dikuasai asing" tegasnya.

Penegasan Menteri Pekerjaan supaya pelaku konstruksi Indonesia menguasai pasar konstruksi dalam negeri beralasang mengingat sejak  Masterplan Percepatan dan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diluncurkan medio 2011 terjadi peningkatan signifikan kehadiran perusahan konstruksi asing di Indonesia.

Data Kementerian Pekerjaan Umum mencatat tahun 2010 perusahaan jasa konstruksi asing di Indonesia hanya 207 dan meningkat 22% menjadi 253 di tahun 2011 pasca MP3EI diluncurkan. Sementara itu hingga kini tercatat ada 255 perusahaan jasa konstruksi asing yang meramaikan pasar konstruksi Indonesia. Dari jumlah 255 perusahan konstruksi asing itu tiga besar diisi oleh perusahaan jasa konstruksi Jepang 80, Korea 60 dan China 39.

Sementara untuk tenaga kerja konstruksi Indonesia data BP Konstruksi menyebutkan jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia mencapai 6, 3 juta orang. Dari jumlah itu hanya 10% tenaga ahli, 30% tenaga terampil dan 60% tenaga kerja non-terampil. Dari jumlah itu hanya sekitar 125.000  tenaga ahli yang memiliki sertifikat dan 380.000 orang tenaga kerja terampil yang bersertifikat. Sementara yang lainnya tidak memiliki sertifikat. Sehingga peningkatan profesionalitas menjadi hal yang urgen.

Lebih lanjut Djoko Kirmanto menegaskan dalam semangat hari konstruksi Indonesia, ke depan konstruksi Indonesia harus menjadi semakin baik dengan meningkatkan kemampuan dan profesionalitas. "Ke depan harus semakin baik, kokoh dan tangguh sehingga dapat bersaing" tegasnya.(msb)

sumber : bisnis.com

Era Persaingan, Kontraktor Harus Spesialisasi

BANDUNG-Sebanyak 180.000 perusahaan jasa konstruksi di Tanah Air saat ini mayoritas masih berskala kecil, tidak memiliki spesialisasi serta berkemampuan rendah sebagai general contractor.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan jumlah perusahaan jasa kontruksi di RI terlalu banyak dibanding negara lain dan semuanya mengaku mampu membuka usaha jasa kontruksi apapun.

“China saja yang proyek infrastukturnya besar, cuma 60.000 perusahaan. Di sini ada 180.000 unit, semuanya kontraktor kecil tetapi mengaku sebagai general contractor,” katanya usai Mukernas Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapeksindo) di Bandung, hari ini (23/11).

Djoko berharap jumlah itu berkurang di mana kontraktor umum beralih pada spesialisasi konstruksi tertentu. “Jika PU membangun gedung misalnya, itu butuh spesialisasi besi, cat, pipa air,” ujarnya.

Menurutnya, spesialisasi usaha konstruksi ke depan sangat dibutuhkan dalam setiap proyek infrastruktur. Spesialisasi memungkinkan rantai pasok konstruksi nasional, yang belum terintegrasi menjadi efektif.

Dia menilai para kontraktor tidak mau menjadi perusahaan spesialis karena beranggapan akan mempersempit peluang dan pasar. “Pemerintah akan mendorong mereka untuk memberi gambaran rantai pasok konstruksi yang membutuhkan spesialisasi untuk mengubah pola pikir kontraktor umum yang masih kuat,” ujarnya.

Disaring dari : Bisnis.com

Forum Jasa Konstruksi Jawa Barat Tahun 2012

BANDUNG - Dinas Permukiman dan Perumahan (DISKIMRUM) Provinsi Jawa Barat bersama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat (LPJKP-Jabar) pada tanggal 22 November 2012 menyelenggarakan Forum Jasa Konstruksi 2012, bertempat di GH Universal Hotel, Jl. Setiabudhi No.376 Bandung.

Forum yang sebagaimana diamanatkan UU No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi tersebut bertujuan guna menampung aspirasi dan mencari solusi guna menghadapi permasalahan yang terjadi saat ini didalam dunia jasa konstruksi di provinsi jawa barat pada khususnya, dimana didalam forum tersebut dihadiri dari berbagai kelompok unsur Masyarakat Jasa Konstruksi, (Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi, Asosiasi Barang dan Jasa Mitra Usaha, Masyarakat Intelektual, Organisasi Kemasyarakatan, Instansi Pemerintah, dan Lain-lain), dimana Tema Forum Jasa Konstruksi tahun ini adalah “Membangun Profesionalisme Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi yang Berwawasan Lingkungan Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing.”

Salah satu yang menjadi topik didalam pembicaraan forum tersebut adalah mengenai daya saing Tenaga Kerja Konstruksi Lokal dengan Tenaga Kerja Konstruksi Asing, mengingat sudah terbukanya Pasar ASEAN saat ini

juga yang menjadi pembahasan didalam forum tersebut adalah mengenai permasalahan regulasi, khususnya mengenai Rancangan Draft UU Keinsinyuran dan rencana Revisi UU No.18 Tentang Jasa Konstruksi yang saat ini sedang digodok di DPR

Selain itu juga, hal yang disinggung didalam forum tersebut adalah mengenai keselamatan kerja konstruksi dan kegagalan bangunan, Peran Asosiasi didalam dunia jasa konstruksi kedepan, dan permasalahan sistem lelang secara elektronik yang selama ini dirasa belum bisa menyentuh seluruh Badan Usaha Jasa Konstruksi, khususnya Badan Usaha kecil didaerah-daerah yang belum memiliki infrastrukur dan SDM yang menunjang.

Rapat Komisi Unsur Perusahaan yang dihadiri oleh beberapa unsur Asosiasi Perusahaan, diantaranya GAPENSI yang bertindak selaku Ketua Unsur dan AKBARINDO JABAR selaku Sekretaris Unsur, dan para Anggota yang terdiri dari INKINDO, AKSINDO, AKSINAS, GAKINDO, dan beberapa asosiasi perusahaan lain yang turut hadir didalam rapat komisi, menghasilkan beberapa point aspirasi yang disampaikan didalam kesempatan forum tersebut, salah satunya mengenai pemberdayaan pengusaha jasa konstruksi didaerah Provinsi dan Kabupaten maupun Kota dengan membuat PERDA yang mengatur batasan nilai proyek agar dapat diperuntukkan untuk pengusaha didaerah

juga hal lain yang menjadi aspirasi dari Unsur Asosiasi Perusahaan diantaranya, perlunya pengawasan BAWASDA tingkat Provinsi dan Kabupaten maupun Kota untuk mengadakan evaluasi proses tender di daerah, agar dapat mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya praktek KKN didalam proses tender.

selain itu juga, Rapat Unsur Asosiasi Perusahaan juga mendesak agar panitia lelang untuk tidak mempersyaratkan NPWP Pribadi untuk tenaga terampil Badan usaha didalam proses tender, yang dimana hal ini terlalu mengada-ada dan memberatkan Badan Usaha, khususnya Badan Usaha Kecil, mengingat regulasi yang ada saat ini tidak mempersyaratkan kewajiban NPWP Pribadi tenaga terampil untuk SKTK.

sebagai penutup, Forum yang berjalan hingga sore hari tersebut ditutup dengan Acara Ramah Tamah dan foto bersama. (MNS)

      

  

Menteri PU dan Jokowi Bersepeda Sehat Bersama Peringati Hari Tata Ruang

Jakarta-Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan sepeda bersama dalam rangka Aksi Damai Peduli Tata Ruang rangkaian peringatan hari tata ruang (haritaru) tahun 2012 di Bundaran Hotel Indonesia (HI) , Jakarta, kemarin.

Sepeda sehat yang dimulai dari Bunderan HI diikuti oleh Ny Djoko Kirmanto, Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Irjen PU M.Basuki Hadimoeljono, Dirjen Penataan Ruang Imam S Ernawi, Kepala BPJT A Gani Ghazaly dan pejabat dan karyawan dilingkungan Pekerjaan Umum.

Rute sepeda sehat dalam rangka Haritau tersebut menempuh jarak tempuh sekitar 12 km mulai dari Bunderan HI kearah jln.Jenderal Sudirman dan putar balik depan ratu plaza serta finish di panggung samping Bunderan HI.

Selama perjalan terlihat sangat meriah dikanan kiri disepanjang jalan sudirman yang kebetulan car free day (hari tanpa kendaraan) yang dipenuhi masyarakat ibukota yang melakukan olah raga baik jalan kaki maupun naik sepeda.

Sepanjang perjalanan rombongan Menteri PU dan Jokowi tak henti-hentinya menyedot perhatian masyarakat ibukota yang melihatnya. Bahkan setiap Jokowi berhenti naik sepeda selalu dikerumuni masyarakat bak selebritis yang lagi naik daun. Bahkan dari orang tua maupun anak-anak ingin foto bersama entah untuk dokumentasi atau sekadar up date status di Blackbery.

BUKA AKSI DAMAI PEDULI TATA RUANG

Didalam kesempatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membuka Aksi Damai Peduli Tata Ruang dalam rangkaian hari tata ruang (haritaru) tahun 2012 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Ahad kemarin. Hari tata Ruang 2012 mengusung tema "Green City for a Better Life" (kota hijau untuk kehidupan yang lebih baik).dan juga ditandai dengan perangko Hari Tata Ruang.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Irjen PU M.Basuki Hadimoeljono, Dirjen Penataan Ruang Imam S Ernawi, Kepala BPJT A Gani Ghazaly dan para pejabat dilingkungan Pekerjaan Umum.

Dalam sambutannya Menteri PU menyatakan, inisiatif mewujudkan kota hijau memiliki makna strategis karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan kota yang begitu cepat dan berimplikasi terhadap timbulnya berbagai permasalahan perkotaan seperi banjir, kemacetan, permukiman kumuh kesenjangan sosial dan lainnya.

Permasalahan perkotaan semakin berat dengan hadirnya fenomena perubahan iklim, yang menuntut kita semua untuk memikirkan secara lebih seksama, dan mengembangkan gagasan cerdas yang dituangkan ke dalam kebijaksanaan dan program yang lebih komprehensif.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum akan terus mendorong terwujudnya pembangunan kota yang berdasarkan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yang sekaligus mampu mengakomodasi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Yang dimaksud kota Hijau kata Menteri PU pada hakekatnya yakni kota yang berkelanjutan, yang mampu memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan system transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, serta mensinergikan lingkungan alami dan buatan, selain harus ramah lingkungan secara ekonomi produktif dan memiliki nilai tambah sosial budaya.

Kota hijau sendiri dapat dikenali antara lain dari 8 atribut, yakni perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan, ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai, komsumsi energy yang efisien, pengelolaan limbah, bangunan hemat energy atau bangunan hijau , penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan dan peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau.

Menteri PU mengharapkan agar Aksi Damai Peduli Tata Ruang ini mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan terkait untuk dapat terus melakukan aksi nyata dalam rangka mewujudkan kota hijau masa depan, dimulai dari lingkungan masing-masing sehingga pada akhirnya kota hijau yang lebih baik menjadi kebutuhan dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.

Aksi tersebut tentunya tidak hadir secara mekanistik, namun perlu proses yang konsisten dan sistimatis, mulai dari sosialisasi, mobilisasi, persuasi, hingga implementasi. Dalam hal ini, aksi damai tata ruang dilakukan dengan membangun prakarsa dan komitmen hijau secara kolektif.

Sumber : MBD

PLN Jabar catat pendapatan Rp23 Triliun

Sindonews.com - PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB) mencatat pertumbuhan jumlah pelanggan sekitar 6 persen di bandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan pelanggan di dominasi kawasan industri.

Deputi Manager Komunikasi PT PLN DJBB Adang Djarkasih mengatakan, sampai dengan triwulan III/2012 jumlah pelanggan PLN di Jawa Barat dan Banten mencapai 10.173.272 pelanggan. Tumbuh sekitar 6 persen dari periode yang sama tahun lalu dengan jumlah pelanggan sebanyak 9.579.193 pelanggan.

“Pengguna listrik di Jabar dan Banten bertambah 594.079 pelanggan. Jumlah ini melampaui target kami sampai tahun 2012, sekitar 550 ribu pelanggan,” kata Adang Djarkasih kepada wartawan di Bandung, Senin (15/10/2012).

Sampai akhir tahun 2012, pelanggan PLN diperkirakan akan terus bertambah, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.

Menurut dia, partumbuhan pelanggan di Jabar dan Banten di dominasi pertumbuhan pelanggan rumah tangga. Segmen pelanggan ini bertambah 560.896 pelanggan. Sementara segmen lainnya yaitu pelanggan bisnis 21.516 pelanggan, pelanggan sosial 13.035 pelanggan, publik 4.330 pelanggan, dan Industri 611 pelanggan.

Dari sisi penyebaran, wilayah Bekasi menduduki posisi pertama pada pertambahan pelanggan PLN. Di wilayah tersebut, pelanggan PLN tumbuh 76.727 pelanggan, Bogor 60.077 pelanggan, dan Cirebon 47.744 pelanggan. Sementara sisanya, tersebar di beberapa daerah di Jawa Barat termasuk Bandung Raya.

“Pelanggan DJBB saat ini menguasai sekitar 20,9 persen dari total pelanggan nasional dengan jumlah 48.659.667,” jelas dia. Besarnya pelanggan PLN di Jabar, otomatis menaikkan pendapatan perusahaan. PT PLN mencatat, adanya peningkatan pendapatan dari sekitar Rp21,09 triliun pada September 2011 menjadi Rp23 triliun pada September 2012.

Ditegaskan Adang, tingkat kepatuhan pelanggan PLN di Jabar dan Banten juga mengalami peningkatan. Indikasinya, dari sekitar 10 juta pelanggan, sekitar 20 persen-nya merupakan pelanggan listrik prabayar. Yaitu pelanggan listrik yang menggunakan system voucher. System ini telah di aplikasikan PLN sejak beberapa tahun lalu.

Lebih lanjut Adang menjelaskan, pertumbuhan pelanggan PLN yang cukup menggembirakan tak lepas dari beberapa upaya kongkrit dalam memberi kemudahan bagi masyarakat. Di antaranya mempercepat layanan pasang baru dengan layanan PLN keliling di tempat-tempat strategis. Serta mempercepat proses supply chain pasang baru hingga rata rata waktu pemasangan 3-5 hari setelah calon pelanggan melunasi biaya penyambungan

“Kami pun mempermudah akses pelanggan yang ingin melakukam pemasangan baru. Yaitu melalui website dan call center 123,” pungkas dia. Selain upaya tersebut, PLN juga mengerahkan mobil layanan keliling. Melalui mobil layanan ini selain untuk menerima layanan PLN, juga terdapat layanan pendukung kelistrikan seperti instalasi dalam rumah oleh asosiasi intalatir listrik yg berada disekitar lokasi mobil keliling ini. 

Sumber :

http://ekbis.sindonews.com/read/2012/10/15/34/679865/pln-jabar-catat-pendapatan-rp23-t

PLN buka Tender EPC PLTA Jati Gede

Bisnis.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membuka tender rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (Engineering, Procurement, Construction/EPC) PLTA Jatigede berkapasitas 2x55 MW dengan nilai proyek sekitar US$200 juta.

Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) PLN Mochamad Sofyan mengatakan tender EPC itu dibuka untuk kontraktor lokal dan asing.

“Ya, ini tender prekualifikasi EPC PLTA Jatigede 2x55 MW, dibuka untuk international competitive bidding [ICB],” ujar Sofyan ketika dihubungi Bisnis hari ini, Senin (8/10/2012).

Ada pun lingkup pekerjaan berupa gedung pembangkit (power house), berikut dengan saluran pembawa air (water ways), generator, turbin, dan bangunan penunjang lainnya. Sedangkan PLN bertugas membangun dan mengelola operasional PLTA Jatigede.

Sofyan mengatakan kontraktor EPC-nya bisa mendaftar sendiri, joint venture, atau dalam bentuk konsorsium dengan pihak lain. Sofyan berharap kontraktor lokal bisa ikut berpartisipasi, bisa menjadi main contractor atau bersama-sama dengan kontraktor asing.

“Ini juga tender model baru, tanpa jaminan pemerintah, jadi pendanaan langsung dari PLN,” ujarnya.

PLTA Jatigede berkapasitas 2x55 MW berlokasi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Proses tender yang dimulai hari ini diperkirakan berlangsung hingga awal 2013. Pekerjaan unit 1 pembangkit tersebut ditargetkan selesai dalam 46 bulan sementara yang unit 2 diperkirakan selesai dalam 48 bulan. “Kami perkirakan konstruksi mulai 2014 dan bisa selesai awal 2017,” tambah Sofyan.

Di sisi lain, Sofyan mengatakan PLN harus membebaskan lahan terlebih dahulu. Sementara itu, bendungannya sedang dalam tahap pengerjaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. PLTA ini memiliki wilayah tangkapan air dari Sungai Cimanuk. Listrik yang dihasilkan PLTA Jatigede akan masuk ke dalam sistem transmisi 150 kV Jawa-Bali. (msb)