JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat telah memproses
lelang pekerjaan untuk tahun anggaran 2013 sebanyak 5.495 paket atau
setara dengan nilai Rp30,5 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengutarakan pihak kementerian
telah melakukan lelang sejak November tahun 2012 sebagai upaya untuk
mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.
Djoko Kirmanto mengatakan, paket-paket pekerjaan yang telah diproses
tersebut merupakan bagian dari 8.195 paket senilai Rp45 triliun yang
telah diumumkan kepada masyarakat.
“Proses tender tersebut, sebagian besar dalam waktu dekat akan segera
dilakukan penetapan pemenangnya,” ujarnya dalam siaran press yang
diterima Bisnis (2/1).
Djoko Kirmanto mengungkapkan, kementerian tengah berupaya mengurangi
penggunaan pinjaman dalam membangun infrastruktur. Hal tersebut
disebabkan, persyaratan pinjaman luar negeri yang dinilai sangat rumit
sehingga menyulitkan dan tidak jarang menganggu berlangsungnya pekerjaan
di lapangan.
Djoko Kirmanto menilai kemampuan APBN Indonesia saat ini cukup kuat
untuk menanggung program kerja Kementerian PU. Pada tahun 2013, dari
Rp77,97 triliun dana Kementerian PU hanya Rp7,8 triliun yang merupakan
pinjaman luar negeri. Untuk itu, Dia menginstruksikan kepada jajarannya
untuk menghindari penggunaan pinjaman luar negeri bila tidak terpaksa.
“Dulu kita terpancing dengan adanya grant pada tahap awal (hibah),
misalnya mau bangun waduk, mereka bilang kita bantu untuk masterplan dan
FS-nya (feasible study) dengan grant, padahal itu nilainya tidak
seberapa dan yang mengerjakan mereka juga,” terangnya.
Djoko Kirmanto menambahkan, persyaratan pinjaman juga lebih
menguntungkan kepada negara pemberi pinjaman seperti kontraktor dan
konsultannya harus dari negara mereka. Padahal menurutnya, kualitas
pekerja asing tersebut belum tentu lebih baik dibanding pekerja dalam
negeri.
Djoko juga menyambut positif semakin kecilnya rasio hutang terhadap
Produk Domestik Bruto Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini
ratio utang Indonesia berkisar 25%-26% terhadap PDB. Pemerintah juga
menargetkan dapat menekan angka tersebut menjadi 23% dalam waktu dekat.
(faa)
sumber :
bisnis.com
